Bogor, KPonline – Agenda organisasi serikat pekerja FSPMI DKI berupa konsolidasi dan pendidikan politik yang di selama dua hari kemarin (19-20 Januari 2019) di Training Center, Cisarua, Bogor berjalan dengan sukses dan lancar.
Menyisakan banyak cerita dan membuka wawasan pengetahuan buruh di tingkat unit kerja (PUK) terkait pentingnya konsolidasi dan pendidikan politik bagi buruh. Ada banyak hal yang digali terkait permasalahan di masing masing unit, kemudian didiskusikan untuk dicarikan jalan keluar. Pengalaman yang berbeda di tiap unit, menjadi bahan pertimbangan bagi unit yang lain untuk mengambil langkah kebijakan organisasi demi mewujudkan kesejahteraan anggota di dalamnya.
Selain konsolidasi dan diskusi terkait kondisi internal unit yang dibahas bersama dengan jajaran pimpinan cabang SPAMK FSPMI DKI Jakarta, acara di Training Center ini semakin terasa lengkap dengan adanya sesi pendidikan politik buruh pada malam harinya.
Pendidikan politik ini di pandu langsung oleh Winarso, wakil ketua bidang Ekonomi, Sosial, Politik ( EkoSosPol ) dan Hubungan Antar Lembaga di PC SPAMK DKI, yang juga menjabat sebagai ketua DPW FSPMI DKI Jakarta. Winarso juga berpengalaman dalam kegiatan politik buruh ketika ditunjuk sebagai ketua Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) yang pada tahun 2017 mengusung dan berjuang memenangkan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saat ini Winarso juga menjadi koordinator wilayah DKI Jakarta untuk mengusung dan memenangkan para calon anggota dewan dari unsur buruh KSPI dan pemenangnya pasangan calon presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada pertarungan di tahun politik 2019.
Dengan suasana santai namun tetap penuh dengan materi politik, Winarso memulai sesi ini dengan membuka perjalanan sejarah panjang politik buruh sejak tahun 2010 silam hingga sekarang. Satu per satu lembar sejarah diceritakan dengan detail dan apik, sehingga peserta yang hadir jadi lebih mengerti tentang perjalanan perjuangan kaum buruh dalam berupaya meningkatkan kesejahteraannya melalui jalan politik.
“Banyak strategi yang sudah pernah kita jalankan terkait buruh go politik. Ada yang berhasil ada yang tidak, yang tidak terus kita evaluasi.” ujarnya.
“Gerebek pabrik di Jabotabek waktu itu juga merupakan hasil dari pendidikan politik kaum buruh yang kembali tersadar bahwa selama ini hanya menjadi sapi perah kaum pemodal. Hasilnya alhamdulillah banyak kawan pekerja yang tahunan hanya kerja kontrak langsung di angkat menjadi karyawan tetap.” ulas Winarso.
“Keputusan buruh go politik saat ini menjadi keputusan yang sangat tepat untuk ikut memperjuangkan nasib kita melalui jalur parlemen. Karena tidak selamanya aksi jalanan membuahkan hasil yang maksimal. Keberpihakan kita mengusung calon pemimpin akan memudahkan komunikasi dengan pemangku kebijakan, sehingga apapun permasalahan terkait buruh akan mudah disampaikan dan segera dicari jalan keluar.” lanjutnya.
“Banyak yang bilang posisi politik buruh DKI paling menguntungkan, paska dukungan kepada Anies Sandi dan menang. Makin mudah perjuangan kesejahteraan buruh DKI. Namun faktanya tidak demikian, ternyata butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk menyelaraskan langkah dan merapihkan birokrasi dengan perangkat di bawah gubernur agar benar benar satu kebijakan.” ungkap Winarso lagi.
“Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, seorang gubernur tidak bisa tinggal ketuk palu untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kaum buruh yang sudah tertuang dalam kontrak politik kala itu. Banyak kepentingan di luar sana yang saling berbenturan, Kebijakan politik seperti penetapan UMP susah diputuskan ketika tidak segaris lurus dengan kebijakan pemerintah pusat.” ujar Winarso lebih jelas lagi.
“Tapi bukan berarti kita patah semangat dalam berjuang, kita upayakan ada pengganti lain yang setara ketika gubernur belum bisa menetapkan UMP diatas PP. 78 tahun 2015, seperti pembagian Kartu Pekerja misalnya, ini akan sangat membantu dari sisi mengeluarkan biaya hidup buruh.” kata Winarso.
Winarso melanjutkan pemaparannya bahwa orientasi organisasi perjuangan buruh di tubuh FSPMI KSPI sangatlah jelas, siapa yang berkuasa maka dialah yang bisa memutuskan kebijakan politik. Jalan politik buruh terkait kesejahteraan hidup buruh dan rakyat sesuai dengan Pancasila sila kelima ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ serta UUD 1945 yang menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).
Lalu disambung lagi dengan Pasal 34 Ayat 1: ”Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”; Ayat 2: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”; dan Ayat 3: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Oleh karenanya menurut Winarso, gerakan politik buruh FSPMI KSPI tidak akan berhenti sampai disini, yang terdekat di tahun politik ini adalah bagaimana memenangkan para caleg yang diusung dan rahim buruh itu sendiri. Puluhan kader terbaik yang tersebar di seluruh Indonesia telah mengikrarkan dirinya maju berjuang memilih jalan politik menuju kursi dewan sebagai wakil buruh dalam mengambil kebijakan nanti.
Selain itu, pilihan politik buruh juga jatuh para pasangan capres nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai keputusan kongres KSPI. Dimana pasangan capres ini yang berani menerima dan menandatangani kontrak politik dengan buruh dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia secara umum. Dan sebuah kewajiban bagi buruh, untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi guna mewujudkan cita cita mulia ini, dan menjadi sebuah langkah nyata organisasi buruh untuk kesejahteraan anggotanya.
(Jim
