Jakarta,KPonline – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar nantinya masyarakat mampu bisa membayar biaya perawatan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan asuransi swasta.
“Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).
Ia harapkan, dengan begitu masyarakat mampu tidak membebani BPJS Kesehatan dan negara. Tujuannya agar BPJS Kesehatan fokus untuk melayani masyarakat yang tidak mampu.
“Kita ingin memastikan ke depannya layanan BPJS sustainable integrasi dengan asuransi swasta harus terjadi, sehingga pemerintah konsentrasi melayani masyarakat tidak mampu, sedangkan masyarakat mampu diharapkan meng-cover premi asuransinya dengan premi asuransi swasta,” jelasnya.
“Sehingga masyarakat mampu tidak membebani BPJS dan negara tetapi membayar sendiri ke asuransi swasta,” lanjutnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengecek 1.000 peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran tertinggi atau kelas satu. Ia mencurigai banyak konglomerat yang menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat.
Budi menilai seharusnya layanan BPJS Kesehatan hanya untuk masyarakat miskin. Jika banyak orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan, menjadi tidak tepat sasaran.
“Saya sendiri mau ngomong sama pak Ghufron untuk cek 1.000 orang yang expense-nya di BPJS. Saya mau tarik datanya itu cek PLNnya bayarnya berapa kvA-nya, kalau kvA di atas 6.500 yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali banyak orang orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga,” katanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).
