Bekasi, KPonline-Permasalahan yang sedang terjadi antara Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan manajemen PT. Yamaha Music Manufacturing Asia di Bekasi menggambarkan dinamika hubungan industrial yang cukup kompleks. Konflik ini bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Ketua dan Sekretaris PUK yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, meskipun pihak serikat pekerja telah mengajukan permintaan resmi untuk pembatalan atau pencabutan keputusan PHK tersebut.
PHK sepihak tidak dibenarkan secara aturan, PHK sepihak bukti manajemen tidak patuh hukum antara pekerja dan seiring dengan itu, aksi unjuk rasa solidaritas terus dilakukan oleh Serikat Pekerja FSPMI. Aksi unjuk rasa ini telah berlangsung selama sebelas hari berturut-turut di depan pintu masuk perusahaan, dengan tuntutan agar kedua pengurus serikat pekerja tersebut dapat kembali bekerja. Aksi ini menandakan bahwa upaya penyelesaian konflik yang diharapkan hingga kini belum menunjukkan progres yang signifikan.
Slamet Abadi, Sekretaris Pimpinan Cabang (PC) SPEE FSPMI Bekasi, menyatakan bahwa keputusan PHK sepihak terhadap pengurus serikat pekerja tersebut tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, keputusan PHK ini hanya berlandaskan pada pelaporan dugaan tindak pidana, yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan, tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar bagi tindakan PHK. Tuntutan utama dari Serikat Pekerja adalah agar perusahaan segera mencabut keputusan PHK tersebut dan mengembalikan posisi kedua pengurus yang terkena dampak.
Dalam situasi yang semakin memprihatinkan ini, manajemen PT. Yamaha Music Manufacturing Asia diharapkan segera memberikan tanggapan yang jelas dan bijak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga hubungan industrial yang sehat diharapkan dapat tercapai, mengingat hal ini sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang baik dan berkelanjutan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.
Dengan upaya penyelesaian yang adil, baik pekerja maupun perusahaan akan dapat mengatasi masalah ini dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis di masa depan.
