Jakarta, KPonline – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi Relawan Emak-emak Binangkit dan Relawan Prabowo-Sandi Provinsi Bali menjelasan mengapa dia mau menerima amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.
Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi kehebatan emak-emak. Di saat yang sama, dia mengkritik banyaknya permasalahan. Termasuk mengenai jaminan kesehatan.
“Kesulitan yang dihadapi bangsa rasanya perlu suatu itikad yamg sangat besar, suatu keyakinan yang sangat besar, suatu tekad yang sangat besar untuk mau menerima amanah tersebut,” kata Prabowo membuka pidatonya.
Mantan Panglima Kostrad itu mengingatkan politik bukan perkara yang mudah untuk dijalankan. Politik, kata Prabowo, membutuhkan pengorbanan. Dan, ia bersyukur lantaran tumbuh kesadaran di kalangan emak-emak untuk membangun bangsa ini.
“Emak-emak berkorban di negera ini, di mana kesadaran terhadap hukum, kesadaran terhadap demokrasi, kesadaran terhadap kebenaran dan keadilan masih belum sesuai dengan yang seharusnya terjadi,” ujar dia.
Saat ini, menurut Prabowo, terjadi paradoksal dalam keadaan bangsa Indonesia. Di mata mantan perwira tinggi Angkatan Darat itu, paradoksal tersebut amat janggal setelah Indonesia merdeka sekian tahun.
“Yang kaya hanya segelintir orang saja. Dan ini bukan angka saya, ini hasil data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga internasional. Data dan fakta itu menunjukkan yang menikmati kekayaan Indonesia hanya kurang dari 1 persen warga negara Indonesia. 99 persennya mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan bisa dikatakan sangat sulit,” jabarnya.
Lantaran hal itu, ia sedikit berkelakar jika tak punya uang jangan coba-coba untuk sakit.
“Orang yang tidak punya uang jangan berani sakit. Kalau sakit, tidak tahu bagaimana. Ada yang bingung, ada yang kaget mendengar bahwa rumah sakit kita sudah lama, sudah beberapa bulan tidak dibayar,” sindir Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyindir Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di depan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, terkait defisit anggaran yang berakibat terhambatnya pembayaran klaim kesehatan ke rumah sakit.
Akhirnya, sekitar lebih sebulan lalu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah suntikan anggaran ke BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. Bahkan, itu pun diklaim BPJS masih kurang. Jokowi heran karena urusan pembayaran rumah sakit masih harus presiden yang turun tangan.
