Surabaya, KPonline – Baru beberapa hari menapaki tahun 2022, masyarakat kembali dihadapkan pada beban berat perekonomian. Ditengah harga-harga bahan pokok mulai merangkak naik, disaat yang sama, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi warga kurang mampu juga tiba-tiba terputus.
Terhitung mulai Januari 2022 ini sebanyak 622.986 warga kurang mampu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai oleh Pemprop Jawa Timur terputus kepesertaannya dari program JKN BPJS Kesehatan.
Berdasarkan pemantauan Jamkeswatch Jawa Timur, lepasnya Jaminan Kesehatan ini diduga akibat putusnya kerjasama Pemprop Jatim dg BPJS Kesehatan karena permasalahan alokasi anggaran. Kemungkinan besar pada tahun ini Pemprop Jatim tidak lagi menganggarkan pembiayaan PBI bagi 622 ribu warga kurang mampu tersebut.
Jamkeswatch mengecam keras kebijakan Pemprop Jatim yang dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berperi kemanusiaan.
“Silahkan jika ingin memberantas kemiskinan ekstrem, namun masyarakat miskin jangan kemudian dijadikan ektremis (pemberontak) atas kesejahteraan yang telah di klaim pemerintah. Ini penelantaran, seperti menutupi fakta dengan membutakan mata. Kami mengecam kebijakan ini, sungguh tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi.” Sesal Nuruddin Hidayat Sekjen Jamkeswatch Jatim
Langkah Pemprop Jatim ini dipandang Jamkeswatch sangat mencederai rasa kemanusiaan dan pembiaran terhadap kesehatan masyarakat. Selain 644 ribu itu terputus kepesertaannya, mereka juga tanpa konfirmasi dan solusi terhadap hak kesehatannya.
“Siapa yang tidak syok. Anggaran diputuskan diwaktu yang mepet, peserta tidak di konfirmasi dan tidak diberikan solusi. Kalau ada yang sakit, sedang kontrol atau tiba-tiba membutuhkan penjaminan, siapa yang bayar biaya perawatannya? Bu Khofifah mau nanggung?,” Geramnya
Saat ini 622 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan dikembalikan ke masing-masing Pemda, Surabaya dan Bangkalan adalah daerah yang paling banyak terputus pesertanya. Keputusan Pemprop yang terlalu mepet di akhir tahun, menjadikan proses migrasi ke PBID masing-masing Pemda juga sulit terealisasi.
Hingga hari ini, peserta pemegang kartu PBI non aktif, belum dikonfirmasi dan belum mendapatkan solusi. Jamkeswatch sedang melakukan pendataan dan mitigasi. Di beberapa daerah, kantor BPJS Kesehatan terlihat penumpukan pengaduan dan pelayanan peserta. Jika hal ini dibiarkan maka tidak hanya keresahan namun juga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.
Jamkeswatch Jawa Timur akan berupaya melakukan audensi dan hearing dg pihak terkait untuk bersama sama merumuskan solusinya. Mereka juga akan menanyakan aliran dana cukai rokok yang awalnya untuk membiayai penjaminan 622 ribu warga miskin tersebut.
Ipang Sugiasmoro
