Bandung, KPonline – Lockdown atau karantina wilayah adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang. Baik orang yang masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak.
Beberapa negara telah menerapkan sistem ini, sebagai bentuk perlindungan negara agar pandemi Covid – 19 terputus. Seperti yang telah dilakukan negara China, Malaysia, dan Singapura. Ini dirasa berhasil. Bukti negara hadir.
Maraknya pemberitaan di media sosial terkait Virus Corona atau Covid 19 berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Baik secara ekonomi bahkan psikologis. Mereka dihantui oleh kecemasan akan dampak Corona yang bisa jadi kita menjadi korbannya.
Lalu dimana negara saat ketakutan menimpa masyarakat? Ketika sebagian instansi sudah diliburkan, sekolah juga sudah di liburkan, kenapa perusahaan-perusahaan hanya beberapa yang mulai diliburkan? Itu pun atas inisiatif pengusaha sendiri. Tanpa ada kebijakan resmi dari pemerintah daerah.
Tindakan prepentif memang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Seperti tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer sebagai upaya pencegahan. Bamun cukupkah itu? Belum.
Kini buruh pabrik menanti langkah pemerintah daerah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk buruh pabrik yang rentan akan penyebaran Covid-19?
Bayangkan, ketika buruh yang bekerjanya dalam ruang lingkup berkelompok karena sistem kerjanya berantai seperti pabrik tekstil dan garment yang pekerjanya mencapai ribuan orang. Mereka sangat rentan tertular virus corona.
Sedangkan ‘sosial distancing’ adalah menjaga jarak sosial sebagai bentuk usaha non – farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah, seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, yakni wabah COVID-19.
Lalu dimana perlindungan untuk buruh? Apakah pemerintah tidak berani mengeluarkan kebijakan? atau mungkin tidak berani ketika industri berhenti berimbas kepada merosotnya perekonomian? (Zenk)
