Serang, KPonline – Plt. Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta, sudah meneken surat keputusan terkait jumlah Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Banten 2025, Keputusan ini ditandatangani selasa (17/12/2024).
Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI dalam wawancara tim media perdjoeangan terlihat turut hadir juga memantau situasi massa aksi.
Riden mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat daerah, terutama kabupaten serang, kota cilegon, dan kota tangerang yang telah merespon apa yang sudah diputuskan mahkamah konstitusi dan diputuskan oleh presiden RI Prabowo Subianto yang menerima keputusan MK.
“Tentu juga berterima kasih kepada PJ Gubernur banten yang baru saja di lantik hari senin kemarin, sudah merespon dengan cepat keputusan tersebut,”
Ia juga mengkritisi untuk Kabupaten Tangerang bahwa pemda terutama disnaker yang posisinya tidak taat putusan MK. “Saya juga mengkritisi dengan tajam pemerintah kabupaten tangerang tentu bagi kami pertanyaan besar mengapa pemda berpihak kepada apindo”.
Diketahui bahwa nilai upah sektoral kab. tangerang tidak sangat realistis dan tidak ada konsep jelas.
Dengan nilai UMSK yang terekomendasikan :
Sektor IA – Rp. 75.000
Sektor IB – Rp. 50.000
Sektor II – Rp.40.000
Sektor IIIA- Rp. 30.000
Sektor IIIB – Rp. 20.000
“Seorang pemerintah itu harus netral tidak boleh berpihak ke siapapun, kalaupun ada pendapat antara serikat dengan pihak apindo maka setidaknya pemerintah netral mencari win-win solusion dan tidak berpihak kepada apindo, ini yg kita kritisi dan akan kita akan terus melakukan perlawanan”.
Riden menyampaikan akan melakukan konsolidasi tanggal 18 Desember 2024 mempersiapkan gerakan perlawanan terhadap hasil tersebut, ditutup dengan ucapan terimakasih kepada seluruh buruh Banten.
“Terima kasih kepada kawan kawan buruh se-provinsi banten yang telah gigih berjuang untuk bagai mana mendapatkan haknya, inilah momentum kebangkitan kaum buruh di seluruh indonesia selamat berjuang dan jangan pernah berhenti”.
(Wahyu)
