Said Iqbal : Ke Depan Akan Ada Aksi Skala Besar Apabila Omnibus Law Jadi di sahkan

Said Iqbal : Ke Depan Akan Ada Aksi Skala Besar Apabila Omnibus Law Jadi di sahkan

Jakarta, KPonline – Ribuan Buruh mengenakan pakaian warna orange sebagai warna identitas Partai Buruh dari berbagai Serikat atau Organisasi yang tergabung di dalam Partai Buruh menggelar Aksi Masa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Rabu, (15/06/22).

Massa aksi berasal dari sejumlah elemen mulai dari Serikat Buruh, Serikat Petani, Buruh Migran, Pekerja Rumah Tangga, Aktivis Perempuan, Aktivis Lingkungan, Miskin Kota, dan beberapa elemen gerakan lainnya.

Bacaan Lainnya

“10 Ribu Buruh hadir dalam aksi hari ini seluruhnya berpakaian yang memprotes kebijakan UU PPP yang melancarkan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus law”, Kata Said Iqbal saat diwawancarai oleh Tim Media.

Dari Pantauan Crew Media Perdjoeangan, Aksi Massa yang berlangsung pada Pukul 10.00 Wib sempat menuai kericuhan antara buruh dengan aparat keamanan. Kericuhan tersebut merupakan, buntut dari kekesalan buruh karena, adanya kawat berduri di depan Gedung DPR RI.

Selanjutnya, Iqbal menjelaskan, di berbagai daerah juga melakukan aksi yang serentak dan aksi di Jakarta pada hari ini, diikuti dari berbagai Kota dan Kabupaten.

“Massa Buruh berasal dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Purwakarta. Aksi hari ini juga serempak digelar di berbagai daerah”, lanjutnya

Iqbal juga menyatakan, bahwa aksi yang hari ini digelar adalah aksi awalan yang dilakukan oleh Partai Buruh, serta ia juga menambahkan, setelah ini Pihaknya akan melakukan aksi-aksi besar.

“Ke depan kita akan terus melakukan aksi massa dalam skala besar yang di organisir oleh Partai Buruh apabila Omnibus Law jadi di sahkan”, Tegasnya

Sebagai Informasi, Aksi yang di mobilisasi oleh Partai Buruh ini menuntut sebanyak lima tuntutan, yakni ;
1. Menolak UU PPP yang sudah disahkan.
2. Menolak UU Omnibus Law/Cipta KErja
3. Menolak Masa Kampanye 75 Hari.
4. Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT)
5. Menolak Liberalisasi Pertanian

Pos terkait