Jakarta, KPonline – Meraih terciptanya kesejahteraan anggota dan keluarganya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tentu memiliki capai-capaian yang terukur dan feasible.
Dan biasanya yang sering menjadi fokus perjuangan buruh FSPMI dalam memperoleh hidup layak menuju kesejahteraan adalah upah. Karena menurut kelas pekerja atau kaum buruh upah merupakan urat nadi.
Oleh karena itu, perjuangan upah minimum kabupaten/ kita (UMK) 2025 menjadi salah satu topik bahasan dalam rapat konsolidasi yang di selenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) pada Jumat (30/8/2024).
Rapat konsolidasi yang diselenggarakan di kantor DPP FSPMI, Jl. Raya Pondok Gede, Dukuh – Jakarta Timur kali ini dihadiri seluruh jajarannya, mulai dari tingkatan DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW DKI,Jabar dan Banten), PP SPA FSPMI, KC FSPMI Jabar dan Banten, PC SPA FSPMI (Jabar dan Banten).
Selain para pengurus FSPMI, presiden KSPI Said Iqbal dan Pangkornas Garda Metal Supriyadi Piyong beserta jajarannya pun tampak hadir dalam agenda tersebut.
“Isu upah adalah isu nasional, dan kita sudah melakukan kajian-kajian ilmiah terkait upah dan akan menyampaikannya kepada dewan pengupahan nasional untuk ditindaklanjuti sebagai acuan upah minimum 2025,” kata sekjen FSPMI, Sabilar Rosyad dalam rapat.
Perjalanan panjang dan sangat menyita energi, bahkan mungkin melelahkan dalam perjuangan upah telah dilakukan oleh FSPMI.
Foto: Budi Santoso.
