Jakarta, KPonline -Dalam pembukaan dalam menyampaikan materi Seminar Nasional Kebangsaan berikutnya, Mardani Ali Sera politisi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan 3 hal penting dihadapan seluruh peserta Seminar Nasional Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedoeng Djoeang ’45, Cikini Jakarta, pada Minggu 29 April 2018.
Hal-hal yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera antara lain, tugas dan kewajiban negara dalam mengelola negara dan menyejahterakan rakyatnya. “Negara itu penyelenggara. Dan sudah menjadi tugas dan juga kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada publik, kepada rakyat Indonesia. Termasuk dalam menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia” terang Mardani.
Negara sebagai penyelenggara kenegaraan, memang sudah seharusnya menyejahterakan seluruh rakyatnya. Karena hanya negaralah yang mempunyai instrumen-instrumen dan alat-alat untuk melakukan itu semua. Lembaga-lembaga negara dan aparatur negara hanya dimiliki oleh negara itu sendiri. Sehingga hanya negaralah yang mampu untuk berbuat itu semua. Bagaimana dengan rakyat ? Hingga saat ini, rakyat hanya menjadi obyek penderita bagi penyelenggara kenegaraan.
Jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden di 2019 nanti, segera akan dibentuk lembaga khusus atau departemen khusus bagi kaum buruh/pekerja agar setiap buruh/pekerja mendapatkan hak-haknya. Hal ini sudah disampaikan oleh Said Iqbal jauh-jauh hari sebelum KSPI memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan memang sudah seharusnya, ada lembaga yang mengurusi masing-masing lapisan dan golongan. Harapannya, dengan adanya lembaga khusus bagi kaum buruh/pekerja, fokus lembaga negara akan semakin maksimal.
Fleksibilitas dan penguatan kekuasaan atas kepemilikan saham dari suatu korporasi. Hal ini pun sebenarnya sudah diatur didalam UU Ketenagakerjaan 13/2003, bahwa buruh diberikan kesempatan untuk kepemilikan saham atas suatu korporasi dimana mereka bekerja. Karena bagaimana pun juga buruh adalah tulang punggung dari kekuatan ekonomi suatu negara. Sehingga kekuatan kaum buruh tidak dipandang sebelah mata oleh pelaku kapitalistik, penguasa imperialis dan kaum oligarki yang saat ini sudah menguasai penyelenggaraan negara.
Bahkan, Mardani Ali Sera juga menyinggung soal Zonasi Perekonomian yang pernah diusung oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok disaat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut berseberangan dengan konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) yang saat ini sedang digaungkan oleh KSPI. “Negara seharusnya memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat untuk memberikan kesempatan, agar rakyat mempunyai kelebihan dan kebebasan dalam meluaskan ekonomi mereka, tanpa tersekat-sekat oleh zonasi/wilayah khusus” terang Mardani. (Rinto)
