Jakarta, KPonline – Gelombang lautan kaum buruh terlihat dari berbagai elemen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memadati pintu gerbang utama gedung DPR RI. Agenda aksi yang dimulai tepat pukul 10.25 WIB itu pun membuat aparat kepolisian tak bisa lagi membendung massa aksi yang terus berdatangan.
Arus lalu lintas yang mulai merayap hingga pihak kepolisian terpaksa mengalihakan jalur lalu lintas. Tak peduli hujan, tak peduli panas berjuang dalam satu barisan, petik lirik lagu Mars FSPMI dalam aksi KSPI di depan gedung DPR RI, Senin (20/01/2020).
Hujan lebat sempat mengguyur area gedung DPR RI. Hal yang diluar dugaan dalam aksi tersebut, dimana massa aksi bukannya mencari tempat berteduh namun mereka sengaja berbasah-basahan. Dengan lantangnya sang orator di atas mobil komando mengintruksikan kepada seluruh Garda Metel untuk membuka bajunya.
“Kita lihat siapa yang mundur dalam aksi hari ini, saya intruksikan kepada Garda Metal buka baju semua, ayo buka baju. Kita buktikan aksi hari ini kita tidak main-main. Kita jebol pintu gerbang DPR RI kalau memang pihak DPR RI tidak mau menemui kita dari buruh,” ungkapnya dengan disambut teriak hidup buruh.
Situasi sempat terlihat memanas ketika seluruh Garda Metal membuka baju di karenakan derasnya hujan yang mengguyur area gedung DPR RI. Dengan diputarnya lagu-lagu perjuangan buruh di mobil komando, massa buruh terlihat melakukan joget bersama dengan berbagai gaya mereka.
Salah satu Garda Metal dari Bekasi menjelaskan Omnibus Law (Cilaka) tersebut sangat merugikan kaum buruh. Dengan derasnya hujan yang mengguyur anggota Garda Metal semakin bersemangat dalam mengikuti aksi melawan Omnibus Law.
“Garda Metal emang sudah ditanamkan jiwa taat intruksi, jika pimpinan mengintruksikan buka baju, kita buka baju semua ini jelas sudah terlihat. Kami buka baju bukan menantang, cuman kami bersama Garda Metal lainnya membuktikan kalau Garda Metal jelas dengan tegas menolak Omnibus Law yang akan mencelakakan kita sebagai kaum buruh,” imbuh Garda Metal yang sudah basah kuyup tersebut.
Aksi yang dilakukan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia serentak dilakukan, dimana mereka dengan tegasnya menolak Omnibus Law, dan kenaikan iuran BPJS per 1 januari 2020. Pemerintah justru terkesan lebih mementingankan para pengusaha dibanding kaum buruh sendiri.
Hadirnya regulasi pemerintah atau pun kebijakan saat ini seolah-olah tidak lagi berpihak kepada kaum buruh. (Jhole)