Jakarta,KPonline – Dunia perbankan kembali terganggu dengan adanya dugaan korupsi mark-up atau peningkatan harga dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) senilai Rp200 miliar.
Awal Oktober lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 5 tersangka diantaranya dua petinggi Bank BJB dan tiga dari kalangan swasta, namun KPK belum menyebutkan identitas para tersangka itu.
Kondisi ini menjadi perhatian para pekerja perbankan, karena kasus korupsi di perbankan selain berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah juga memiliki efek domino kepada dunia perbankan secara luas.
Sekretaris Jendral Serikat Pekerja salah satu Bank Swasta Sry Rachmawaty mendesak agar KPK segera menginformasikan identitas 5 tersangka yang terlibat dan segera tuntaskan kasus korupsi ini sebagai langkah cepat menjaga nama baik perbankan di mata masyarakat.
“Kalau tidak segera dituntaskan akan berbahaya bagi dunia perbankan”, ungkap Sry kepada awak media. “Dapat terjadi efek domino terhadap perekonomian”, tambahnya
Hal senada juga disampaikan oleh Prana Rifsana selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa dan Keuangan (SPJK),”Penanganan kasus korupsi di dunia perbankan tidak bisa disamakan dengan penanganan kasus korupsi lainnya, harus cepat, terbuka dan transparan” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Permata dan Koordinator JARKOM SP Perbankan itu.
Prana meyakini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah bergerak mengintervensi bank yang bermasalah untuk kembali membangun kredibilitas dan nama baik, Namun KPK juga harus cepat bertindak untuk menghentikan efek domino yang dapat terjadi dan mengganggu perekonomian.
Sry kembali menambahkan bahwa BJB memiliki banyak prestasi dalam kontribusinya terhadap dunia perbankan, sehingga kepercayaan masyarakat harus sama-sama dijaga dan menjadi perhatian khusus KPK untuk segera dituntaskan kasusnya.