Jakarta, KPonline – Partai Buruh menyelenggarakan Kongres yang ke IV di Hotel Grand Cempaka, Jakarta pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 4 – 5 Oktober 2021. Kongres yang ke IV tersebut diikuti perwakilan oleh 34 provinsi dan perwakilan Kabupaten atau Kota dari seluruh Indonesia dengan jumlah Kurang lebih 300 orang, berhasil menyusun kepengurusan Komite Eksekutif (Executive Committee – EXCO) untuk periode tahun 2021 – 2026. Selasa,(05/10/21)
Dalam Kongres yang ke IV tersebut Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Ketua Majelis Nasional FSPMI Sekaligus Presiden KSPI) dengan secara mufakat terpilih menjadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 – 2026. Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, S.H., M.H. (KSBSI), Sekretaris Jenderal adalah Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (ORI – KSPSI) Bendahara Umum Luthano Budyanto, S.E., Ak.C.A., Sementara itu, Sonny Pudjisasono, S.H., (Pengurus Partai Buruh yang Lama) sebagai Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat), Agus Ruli Ardiansyah (Serikat Pekerja Petani) sebagai Ketua Majelis Nasional dan Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, S.H (Rumah Buruh Indonesia – FSPMI) sebagai Ketua Mahkamah Partai.
“Posisi lengkap kepengurusan Partai Buruh akan disusun oleh tim formatur paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kongres”, kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Said Iqbal menjelaskan, bahwa konstituen dari Partai Buruh adalah buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, Pedagang Kaki Lima, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marjinal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya.
“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah pemicu lahirnya Partai Buruh,” kata Said Iqbal. Dengan demikian, partai ini dilahirkan untuk berjuang di parlemen agar tidak terulang kembali kasus seperti omnibus law.
“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law”, tegasnya.
Disampaikan Said Iqbal, semua negara industri pasti memiliki partai buruh sebagai partai klas pekerja yang menggagas terwujudnya walfare state atau negara sejahtera.
“Gerakan Buruh, Serikat Tani, Serikat Nelayan, Forum Guru Honor, Gerakan HAM, Masyarakat Adat, Pedagang Kaki Lima (PKL), Bidan, Pelaku koperasi UMK, MLM, ojek dan sopir angkot, pedagang pasar, dan masyarakat kecil lainnya, selain bergerak di aksi lapangan juga masuk ke parlemen untuk menyuarakan aspirasinya dalam mengimbangi kepentingan pemodal”, kata Said Iqbal.
“Partai Buruh sudah menyusun kepengurusan di 100% provinsi (34), 80% kabupaten/kota (409), 40% kecamatan. Sementara itu keanggotaan 1.000 orang di tiap-tiap kab/kota sudah menyebar merata”, lanjutnya.
“Negara sejahtera yang dibangun partai buruh menganut prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggungjawab publik yang diejawantahkan dalam 13 platfom partai buruh.”
“Kongres sudah memutuskan, keuangan partai buruh adalah sistem iuran. Di mana untuk tahap pertama, dari 10 juta buruh, tani, nelayan, guru, dan keluarganya, yang menjadi anggota serikat buruh dan serikat tani, Partai Buruh akan mendidik 100 ribu kader militan dan wajib membayar iuran 50 ribu rupiah setia bulan,” pungkas Said Iqbal.
