Palembang, KPonline- Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) Sumatera Selatan turun ke jalan, memadati kawasan sekitar Kantor Gubernur Sumsel. Dengan semangat membara, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan upah murah dan mendesak pemerintah Provinsi untuk memenuhi tuntutan pekerja demi keadilan dan kesejahteraan buruh di Sumatera Selatan, Rabu (18/12/2024).
Aksi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Koordinator Wilayah (Korwil) FSP2KI Sumsel, Dedi Cahyadi, yang didampingi Pimpinan Pusat (Pimpus) FSP2KI. Dalam orasinya, Dedi menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk bicara, tapi untuk memastikan bahwa hak buruh Sumsel dihormati. Jika pemerintah abai, maka gelombang perlawanan ini akan terus membesar! “, ujarnya dari atas mobil komando, disambut sorakan ribuan buruh.
Aksi tersebut berfokus pada tiga tuntutan utama:
1. Menolak kebijakan upah murah yang tercermin dalam SK Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel Tahun 2025.
2. Mendesak pembatalan SK tersebut dan meminta penerbitan SK baru yang sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, yang mencakup 9 (sembilan) sektor.
3. Mendesak pemerintah segera menerbitkan SK Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025, yang hingga kini masih terkatung-katung.
“Hidup pejuang buruh! Hidup FSP2KI!” pekik massa serentak, menggema di sepanjang jalan. Spanduk besar bertuliskan “Buruh Bersatu, Tolak Upah Murah” dibentangkan di depan Kantor Gubernur Sumsel. Menegaskan pesan kuat dari aksi ini, ribuan massa yang hadir berasal dari berbagai daerah di Sumsel, menunjukkan kekompakan dan solidaritas antar buruh dalam memperjuangkan hak mereka.
Dedi Cahyadi menegaskan bahwa, “kebijakan upah murah tidak hanya melukai para buruh, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pemerintah harus ingat bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian, jangan abaikan kami, tolak SK ini dan keluarkan kebijakan yang layak”.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan dari Gubernur Sumsel yang menemui massa aksi. Para pimpinan aksi menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak menghormati aspirasi buruh.
“ Perjuangan buruh tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan, jika ini terus dibiarkan, aksi berikutnya akan jauh lebih besar”, ujar seorang perwakilan Pimpus FSP2KI.
Aksi berjalan kondusif meskipun massa terus menunjukkan intensitas protes yang tinggi, aparat keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Dalam orasi penutupnya Dedi Cahyadi menyerukan dengan lantang, agar semua buruh terus menjaga solidaritas, “Bersatu kita kuat, serikat kuat, FSP2KI Jaya! Jangan pernah menyerah memperjuangkan hak kita.
Dengan semangat “Hidup Pejuang Buruh”, FSP2KI menegaskan bahwa mereka siap melakukan aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutan mereka, pesan ini menjadi peringatan tegas kepada Pemerintah daerah: abaikan buruh, dan mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar.
(Sumber Berita: Hamdani)
Penulis: Heri
Photo : dokumentasi