Purwakarta, KPonline–Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk mengikuti aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Purwakarta pada Kamis, (26/12/2024).
Hal tersebut dilakukan sebagai respons atas tidak adanya kejelasan yang pasti perihal upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2025.
Menurut Fuad BM sebagai Ketua Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terancam tidak ada UMSK. Karena pemerintah, dalam hal ini Disnaker, tidak mengusulkan angka sama sekali. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Di indikasikan, kadis dan kroni masuk angin.
“Disnaker harus mengeluarkan angka/ nilai besaran UMSK. Setelah ada angka dari Disnaker, kita ke bupati untuk merubah rekomendasi,” ungkapnya.
Jadi harus berani mengambil resiko dengan lakukan aksi unjuk rasa besar, yang mana harus diikuti oleh seluruh anggota. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena lawan kita adalah kekuatan uang dan kekuasaan di daerah. Ini harus di lawan dengan aksi massa turun ke jalan secara besar besaran.
Intinya, kami (FSPMI) sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang tidak memberikan rekomendasi atau diskresi terkait UMSK 2025. “Sudah bukan waktunya lagi untuk Omon-omon. Kita ambil sikap tegas dengan menggiring semua anggota, baik itu yang ada di kawasan Industri Kota Bukit Indah maupun Jatiluhur ke Kantor Disnakertrans Purwakarta,” ungkap Fuad BM.
Sangat disayangkan, unsur pemerintah di Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan UMSK, sehingga menimbulkan kekecewaan besar di kalangan buruh. Situasi ini memicu keputusan tegas dari FSPMI untuk menggalang aksi massa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.
FSPMI Purwakarta menginstruksikan seluruh anggotanya, baik yang sedang bekerja maupun yang libur, untuk terlibat aktif dalam aksi unjuk rasa tersebut. Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi para pekerja untuk menunjukkan kekuatan solidaritas dan menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap hak-hak buruh.
Rencana aksi akan dilakukan secara damai dan terorganisir dengan tetap mengedepankan protokol yang berlaku. FSPMI juga mengajak elemen serikat pekerja lainnya untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh buruh di Kabupaten Purwakarta.
Dalam aksi ini, FSPMI menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Segera Lakukan Rapat Depekab Untuk Bahas UMSK Kab. Purwakarta tahun 2025;
2. Segera buat Rekomendasi/Usulan Sektor dan Besaran UMSK Tahun 2025.
3. Lakukan Diskresi Rekomendasi dari Unsur Pemerintah bila ada Unsur Depekab yang tidak setuju ada UMSK.
FSPMI menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan bentuk perjuangan untuk memastikan hak buruh dihormati dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Satu-satunya kabupaten yang bermasalah hanyalah Purwakarta. Jika kita (buruh) tidak mengambil sikap, maka Purwakarta tidak ada UMSK, ujar Fuad
Tak hanya itu, Jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan buruh, maka solidaritas ini akan semakin besar dan meluas. “Kami akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.
Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan UMSK demi menjaga stabilitas hubungan industrial di daerah tersebut.
Gerakan buruh adalah ekspresi kolektif perjuangan kelas pekerja atau kaum buruh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Namun, menghadapi tantangan yang semakin kompleks, apalagi dalam menuntut hal upah, gerakan buruh harus berbasis kekuatan massa jika ingin diperhitungkan oleh pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Kekuatan massa tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga alat utama untuk membangun daya tawar yang efektif.
Gerakan buruh telah lama menjadi ujung tombak perjuangan keadilan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, gerakan ini harus berbasis kekuatan, bukan sekadar jumlah massa, tetapi juga dalam aspek strategi, solidaritas, dan daya tawar politik serta ekonomi.
Dan perlu diketahui, solidaritas dan konsolidasi juga merupakan salah satu kunci mobilisasi massa.
