Walikota Semarang Terima Konsep Pakta Kesejahteraan Buruh di Semarang

Walikota Semarang Terima Konsep Pakta Kesejahteraan Buruh di Semarang

Semarang, KPonline – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh FSPMI Jawa Tengah dalam perayaan ulang tahun FSPMI yang ke-24 pada hari Senin (6/2/2023) menyempatkan diri untuk mampir di Balaikota Semarang untuk mengucapkan selamat atas dilantiknya Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Walikota Semarang menggantikan Hendrar Prihadi yang diangkat menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2022-2027.

Selain mengucapkan ucapan selamat , FSPMI bersama dengan Federasi lain yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Kota Semarang menyerahkan pula Pakta Kesejahteraan yang memuat 6 item yaitu tidak membayar upah buruh di bawah UMK, UMK hanya untuk buruh lajang di bawah satu tahun, seluruh buruh adalah pekerja tetap, pemerintah menanggung segala biaya dampak PHK akibat pengusaha lari atau pulang ke negaranya, CSR dipergunakan untuk kemudahan dan kemurahan bagi pekerja dan yang terakhir adalah tempat penitipan anak pekerja selama bekerja yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pakta kesejahteraan dalam bentuk MoU tersebut harus ditandatangani  oleh investor yang akan masuk dan sudah ada di Semarang.

Konsep Pakta Kesejahteraan tersebut diberikan oleh Ahmad Zainudin perwakilan dari FSP KEP KSPI dan diterima langsung oleh walikota, Dari buruh berharap hal ini menjadi rambu-rambu bagi walikota Semarang untuk menjalankan tugasnya bahwa ada permasalahan bagi buruh terutama di Kota Semarang.

“Walikota untuk lebih sedikit konsen terhadap nasib buruh yang ada di kota Semarang, dimana harapan kami kebijakan kebijakan walikota ke depannya bisa membawa kesejahteraan untuk buruh di kota Semarang dimana buruh kota semarang merupakan tolok ukur kesejahteraan yang ada di Jawa Tengah”, jelas Sumartono selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Semarang Raya perihal diserahkannya konsep tersebut. (sup)