Pelalawan, KPonline – Kunjungan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI ke Kabupaten Pelalawan menjadi panggung terbuka bagi serikat buruh untuk menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini terabaikan. Dalam forum resmi yang digelar pukul 10.00 WIB di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja, Kompleks Kantor Bupati Pelalawan, Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, menyampaikan pandangan umum yang keras namun faktual tentang situasi buruh di Provinsi Riau, Rabu (23/04/2025).
Di hadapan Wakil Menteri, pejabat daerah, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, Satria menekankan bahwa buruh di Riau masih hidup dalam ketidakpastian dan ketidakadilan yang sistemik. Ia mengungkapkan setidaknya tiga isu utama yang perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pelanggaran Terbuka oleh Perusahaan
“Buruh di Riau masih menjadi korban utama dari pelanggaran-pelanggaran terang-terangan oleh perusahaan. Ini bukan cerita baru. Upah di bawah UMR, sistem kerja kontrak seumur hidup, PHK sepihak tanpa pesangon, dan tekanan kerja berlebihan—semuanya terjadi setiap hari,” kata Satria dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa praktik-praktik semacam itu seharusnya sudah tidak ada di negara yang mengaku menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan pekerja.
Tiga Sektor Bermasalah: Sawit, Migas, dan Kertas
Satria secara spesifik menyoroti tiga sektor yang disebut sebagai “Penyumbang pelanggaran terbesar ialah perkebunan sawit, industri minyak, migas, serta sektor bubur dan kertas. Ketiganya, menurut Satria, menyumbang angka tinggi dalam laporan pelanggaran ketenagakerjaan yang masuk ke serikat buruh.
“Yang bikin miris, tiga sektor ini adalah penyumbang PAD besar, tapi pekerjanya diperlakukan seperti roda yang bisa dibuang kapan saja. Ini ironi di negeri yang katanya berdaulat”, ujarnya tajam.
Instansi Pengawas Dinilai Abai
Tidak berhenti di perusahaan, Satria juga mengkritik tajam institusi-institusi yang seharusnya menjadi pengawas dan pelindung pekerja. Ia menyebut kinerja pengawasan ketenagakerjaan sangat lemah dan tak berpihak.
“Banyak dinas ketenagakerjaan lebih sibuk rapat daripada turun ke lapangan. Mereka baru bereaksi ketika viral. Apa harus semua penderitaan buruh dulu diunggah ke media sosial agar ditindak? Negara tidak boleh diam, apalagi takut pada modal”.
Desakan Serius dari Serikat Pekerja
FSPMI Riau menuntut langkah konkret dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk menertibkan perusahaan-perusahaan nakal dan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan.
“Jangan hanya datang untuk foto dan seremonial. Kami ingin perubahan. Negara harus berdiri di pihak yang benar. Jangan sampai buruh merasa negara ini hanya milik para pemodal”, pungkasnya.
Kunjungan Wamenaker ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi reformasi serius di sektor ketenagakerjaan, terutama di wilayah-wilayah kaya sumber daya seperti Riau yang ironisnya masih menyisakan ketimpangan akut antara pelaku industri dan tenaga kerja.
Penulis: Heri
Foto: Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, saat menyampaikan pandangan umum dalam forum bersama Wamenaker di Gedung Daerah Pelalawan
