Pelalawan, KPonline – Kunjungan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI ke Kabupaten Pelalawan, Rabu (tanggal kunjungan), menjadi perhatian publik. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan harapan, Bupati Pelalawan, H. Zukri, memberikan sambutan resmi sekaligus menyuarakan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib buruh dan menekan angka kemiskinan yang masih membayangi wilayah tersebut.
Acara yang digelar di gedung daerah Datuk Laksamana mangku diraja dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenaker, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari serikat buruh dan pelaku industri lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan bahwa kehadiran Wamenaker menjadi momen strategis bagi Pelalawan dalam membangun kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
“Kami di Pelalawan sangat membutuhkan pendampingan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami ingin memastikan bahwa setiap buruh, terutama buruh harian lepas seperti pekerja sawit yang rentan, mendapatkan hak mereka atas jaminan sosial dan perlindungan kesehatan. Kami tidak ingin mereka terus-menerus berada dalam ketidakpastian”, ujar Zukri.
Data terbaru menunjukkan bahwa Pelalawan saat ini masih berada di posisi kedua sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Menanggapi hal ini, Pemkab Pelalawan telah mengambil berbagai langkah konkret, mulai dari edukasi kepada masyarakat, program padat karya, hingga dorongan kepesertaan BPJS bagi tenaga kerja informal.
Kesejahteraan buruh adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan. Jika buruhnya sejahtera, daerah pun akan kuat. Oleh karena itu, kami ingin ada intervensi nyata dari pusat, baik dalam bentuk regulasi yang berpihak, maupun anggaran yang mendukung program-program ketenagakerjaan di daerah,” tambahnya.
Pandangan Serikat Buruh: Pelalawan Butuh Percepatan Perlindungan Tenaga Kerja
Dalam sesi dialog terbuka, sejumlah perwakilan buruh di Riau menyampaikan kondisi lapangan yang dihadapi para pekerja, mulai dari minimnya perlindungan kerja, upah yang belum sesuai kebutuhan hidup layak, hingga belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan di sektor perkebunan.
Wamenaker dalam kesempatan tersebut mengapresiasi keterbukaan Bupati Pelalawan dan menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membenahi kondisi ketenagakerjaan.
“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara. Ini adalah bagian dari agenda besar untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera”, ucap Wamenaker.
Dorongan Literasi Ketenagakerjaan dan Transformasi Sosial
Kunjungan ini juga diisi dengan sosialisasi pentingnya literasi ketenagakerjaan dan manfaat jaminan sosial kepada masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan berkomitmen akan terus melakukan penyuluhan dan menjalin kemitraan dengan perusahaan agar seluruh pekerja terdaftar dalam sistem jaminan sosial.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat, diharapkan Pelalawan mampu bangkit dan menjadikan perlindungan buruh sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penulis: Heri
